BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat)

LEMBAGA PELAKU EKONOMI DAN KEUANGAN INKLUSIF

INDONESIA adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran negara untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum juga terwujud.

Permasalahan Bangsa

Gambar 1.  Permasalahan Bangsa

Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi insentif agar pelaku eknomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Harus diapresiasi bahwa pelaku ekonomilah yang menciptakan kekayaan sebuah negara melalui proses produksi, distribusi, perdagangan yang selain mempekerjakan tenaga kerja, juga membayar pajak langsung maupn tak langsung. Pelaku ekonomi, melalui perilaku entrepreneurial-nya menciptakan  nilai tambah ekonomi atau economic value added yang menjadi sumber kekayaan sebuah negara-bangsa. Bottom line, ”business entrepreneurs create wealth for the nation”.

Ekonomi Pancasila mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu: Koperasi, Negara dan Swasta dengan peran masing-masing.  UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan:

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3.      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian diamandemen dengan menambahkan pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

4.      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

5.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Maka bangun usaha Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diposisikan untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi utama untuk kepentingan negara dan masyarakat.Bahkan ada Undang-undang Koperasi, Undang-undang BUMN, namun swasta bergerak dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) secara murni. Dalam perjalanannya, politik ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru hingga Orde Reformasi yang masih bergulir, condong lepas kepada mekanisme pasar, tanpa kontrol atau keberpihakan yang jelas terhadap pelaku ekonomi golongan lemah. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha besar swasta nasional dan asing serta BUMN, seolah-olah telah mengudarakan pertumbuhan ekonomi ibarat pesawat dengan auto pilot–nya. Kritik mengatakan politik ekonomi Indonesia mirip konsep “neolib” yang menjadikan si kuat tambah kuat untuk menguasai kue perekonomian bangsa. Pertumbuhan memang tercipta, namun lebih eksklusif dinikmati oleh pelaku ekonomi besar yang sekaligus melahirkan kelas menengah yang menjadi sumber pertumbuhan melalui konsumsi yang terus meningkat. Konsekuensinya, kesenjangan makin melebar, rasio GINImeningkat dari 0,31 ke 0,41 dalam jangka waktu 10 tahun terakhir karena pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mendukung pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Kesenjangan ini tidak saja tercermin dari perbedaan pendapatan atau kekayaan antargolongan, tetapi juga antardaerah. Lebih mengkhawatirkan lagi, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang bersumber antara lain dari kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal era Orde Baru, kita menganut strategi Trilogi Pembangunan yang prioritasnyaadalah: Stabilitas, Pertumbuhan, baru Pemerataan, yang ternyata sulit untuk direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi nasional selama hampir setengah abad lebih didominasi oleh produksi dan ekspor. Sumber-sumber daya alam yang dimobilisasi oleh usaha-usaha besar baik asing, nasional dan badan usaha milik negara. Fenomena ini sudah dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon:“For most of last century, economic growth was fueled by what seemed to be acertain truth: the abundance of natural resources. We mined our way to growth. We burned our way to prosperity. We believed in consumption without consequences. Those days are gone.....Over time, that model is recipe for national disaster. It is a global suicide pact.” (Secretary General Ban Ki-Moon addressing The World Economic Forum, 29 January 2011).Namun perkembangan ekonomi, sosial, bahkan geopolitik regional menuntut perubahan strategi serta urutan prioritas konsep pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Politik Ekonomi Baru

Perubahan melibatkan transformasi struktur, sistem, skilldan paradigma SDM serta kebijakan politik. Maka harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk memberi legitimasi dan komitmen negara untuk menjamin terlaksananya perubahan yang diinginkan sebagai sasaran akhir. Dalam hal ini dibutuhkan “politik ekonomi” baru menuju pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif. Sasaran dari transformasi politik ekonomi ini selain ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antargolongan, antardaerah dan kapasitas SDM, juga untuk membangun fondasi ekonomi yang solid karena mengakar kepada budaya dan sumber kehidupan dari mayoritas masyarakat Indonesia.

Sejak kemerdekaan kita telah mengalami perubahan struktur ketatanegaraan dan pemerintahan yang melahirkan politik ekonomi yang berbeda pula sesuai dengan eranya. Orde Lama melahirkan politik ekonomi sosialistik, ke liberalistik di era Orde Baru. Di era Reformasi, dengan perubahan sistem pemerintahan yang demikian signifikan (Desentralisasi dan Otonomi Daerah) ternyata tidak diikuti oleh perubahan politik ekonomi dan keuangan yang memberi peluang dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Tentunya prinsip ekonomi pasar tetap dibutuhkan untuk efisiensi dan daya saing nasional. Kita berhadapan dengan geopolitik-ekonomi regional (ASEAN Economic Community), di tengah-tengah ancaman kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan pendidikan antargolongan atau antardaerah.

Roadmap kebijakan ekonomi di era Reformasi ini sebaiknya berada di jalur tengah. Singkatnya, sistem Ekonomi dan Keuangan Inklusif, yang merupakan implementasi amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, serta ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.Politik ekonomi baru harus mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan Kelembagaan

Bertumpu pada pandangan yang didukung oleh data empiris hampir di seluruh negara maju di dunia, kekayaan diciptakan oleh para pelaku ekonomi yang terorganisir dan tersistem dalam kelembagaan ekonominya.Pelaku Ekonomi Pancasila perlu dijabarkan lebih rinci sesuai , kultur dan kepemilikan yang merupakan sumber inspirasi dan jiwa entrepreneurial yang melekat pada masing-masing lembaga ekonomi.

Dari karakteristik dan perilaku pelaku ekonomi bilamana ditata dalam struktur kelembagaan yang sejajar, maka ada lima lembaga pelaku ekonomi yang berbentuk Badan Usaha: Badan Usaha Milik Asing (BUMA), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang merupakan korporatisasi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gambaran sederhananya dapat dilihat pada Gambar 2. berikut:

Pelaku Ekonomi di Indonesia

Gambar 2.  Pelaku Ekonomi di Indonesia

Kemakmuran suatu negara sangat tergantung kepada peran efektif yang dilakukan oleh pelaku ekonominya melalui badan-badan usahanya. Adalah pelaku ekonomi yang dapat memobilisasi dan menciptakan nilai tambah dari sumber-sumber daya ekonomi secara efektif. Pemerintah harus berperan untuk melahirkan regulasi dan pengawasan terhadap BUMA dan BUMS, seraya mengelola kebijakan dan keberpihakan kepada BUMN, BUMD, dan BUMR untuk bersinergi secara positif. Untuk itu perlu dicermati karakteristik dari masing-masing lembaga pelaku ekonomi yang secara singkat dijabarkan sebagai berikut,

  1. Badan Usaha Milik Asing (BUMA), pada umumnya sangat fokus hanya pada bidang usaha yang sesuai dengan penguasaan teknologi dan pasar serta berpola multinasional. Oleh karenanya, pengembangan usahanya terbatas dan lebih condong bergerak di sektor natural resources untuk ekspor serta dengan teknologi dan merek dagang yang meng-global menyasar pasar dalam negeri. Oleh karenanya BUMA memerlukan regulasi dan pengawasan agar sumber-sumber daya alam dan pasar dalam negeri terproteksi, berwawasan lingkungan. Pemerintah dapat memberi insentif untuk pengembangan teknologi bersinergi dengan pelaku ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar internasional. 
  2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), adalah kelompok usaha besar yang pada umumnya memiliki lebih dari satu bidang usaha atau conglomeration of companies. Walaupun sudah banyak BUMS yang go-public, kendali usaha masih dipegang oleh keluarga yang sering disebut conglomerate. Kelompok usaha ini tumbuh dan berkembang di era Orde Baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang relatif tinggi selama tiga dekade. Karakteristik para konglomerat ini sangat entrepreneurial, bahkan terkadang opportunistic. Tatkala Indonesia diterpa oleh topan krisis ekonomi di tahun 1997-1998, hampir semua usaha konglomerasi ini hancur dan masuk Intensive Care Unit (ICU) di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Keberuntungan para konglomerat ini mulai di awal Era Reformasi karena mereka dapat menguasai kembali perusahaan mereka dan atau membeli aset yang dijual oleh BPPN sangat murah, rata-rata 10-15% dari nilai piutang negara yang bersumber dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menjadi beban negara hingga kini. Pelajaran dari krisis ekonomi telah merubah perilaku para konglomerat ini untuk menata badan-badan usaha mereka melalui transformasi dari manajemen lobby ke manajemen professional. Lagi pula generasi kedua, bahkan ketiga, yang sudah memiliki pendidikan internasional telah mengambil alih manajemen untuk tumbuh dan berkembang melalui pendekatan manajemen korporasi modern.
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di seluruh sektor usaha, baik yang berbentuk Persero maupun Perum untuk pelayanan masyarakat. Kebanyakan dari BUMN ini adalah pengambilalihan dari badan-badan usaha milik Kolonial Belanda setelah Indonesia merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Tidaklah mengherankan bilamana di era Orde Lama, badan-badan usaha ini dikelola oleh kelompok militer dan para birokrat, apalagi badan-badan usaha ini mulanya berpola monopoli, khususnya yang bergerak di sektor infrastruktur dan jasa pelayanan masyarakat.

Di era Orde Baru mulai terjadi transformasi baik dari aspek bisnis maupun manajemen yang kemudian lahir pula badan-badan usaha baru milik negara. Sayangnya intervensi kekuatan politik serta pengaruh birokrasi pemerintah masih sangat kental. Maka efisiensi BUMN yang diukur dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) misalnya masih jauh dari bench mark badan-badan usaha sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan menurut studidari Booz-Allen terjadi pengurangan nilai BUMN serta tingkat kesehatan yang rendah.Nilai BUMN bersumber dari kepemilikan aset di segala sektor usaha yang strategis serta potensi peningkatan nilai serta keuntungan dari posisi penguasaan pasar, termasuk yang memiliki posisi monopoli.

Pada saat negara dilanda krisis ekonomi di penghujung Era Orde Baru, Presiden Soeharto melihat BUMN sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi kesulitan ekonomi saat itu. Pemikiran awalnya adalah bagaimana meningkatkan nilai dengan konsep value creation melalui strategi profitisasi. Dengan keuntungan yang tinggi, BUMN akan bernilai tinggi, sehingga kalau dijual sebagian saham-sahamnya, akan diperoleh jumlah yang cukup besar untuk membayar hutang kepada IMF yang baru ditandatangani awal Januari 1998.Untuk itu dibutuhkan transformasi menyeluruh dari struktur dan manajemen BUMN. Dibutuhkan pengelolaan aset negara yang telah dipisahkan di bawah BUMN secara terfokus dalam satu lembaga agar dapat bersinergi dan berkembang layaknya badan-badan usaha swasta dan multinasional.

Saat Kabinet Pembangunan VII diumumkan pada Maret 1998, Presiden Suharto menyampaikan pembentukan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN yang sekaligus mengangkat penulis sebagai menteri yang pertama.Dari 158 BUMN yang ada saat itu, 50% tergolong tidak sehat, termasuk bank-bank pemerintah yang praktis insolven sebagai dampak dari krisis moneter.

Misi utama BUMN adalahcreate value, agar dapat menjadi lokomotif penyehatan ekonomi nasional. Strategi pembentukan nilai dilakukan dengan pola Restrukturisasi-Profitisasi, baru Privatisasi dalam rangka pencapaian 9 tujuan sebagaimana tercantum dalam gambar 3.

Gambar 3.  Strategi Pendayagunaan BUMN

Walaupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN belum optimal, peranannya di bidang pembangunan ekonomi semakin signifikan.  Total aset pada akhir 2013 mencapai Rp 4.023 triliun dengan keuntungan bersih Rp 150,7 triliun. (Sebagai perbandingan,labadi tahun 2013: 141 BUMN Indonesia USD 13 miliar, 1 BUMN Malaysia (Petronas) USD 20,4 miliar, 128 BUMN China USD 208 miliar).

Optimalisasi kinerja dan peranan BUMN dapat ditempuh melalui empat inisiatif yang membutuhkan komitmen negara, yaitu:

  1. Depolitisasi – agar BUMN ini terbebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan politik, baik dari penempatan manajemen (Direksi dan Komisaris) maupun dalam urusan operasional. Dalam menjalankan tugas fidusianya, Direksi BUMN harus terbebas dari intervensi politik dan birokrasi agar dapat mengambil corporate actions sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah menuju profitisasi sebagai basis pengembangan BUMN sendiri.
  2. Debirokratisasi – agar BUMN sebagai lembaga pelaku ekonomi yang bergerak dan bersaing di seluruh sektor usaha membutuhkan kelincahan serta pendekatan entrepreneurial.Birokrat sewajarnya diposisikan sebagai regulator, agar tidak terjadi conflict of interest untuk dapat melakukan fungsi regulasi dan pengawasan yang efektif. BUMN dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang memiliki business & entrepreneurial skills.
  3. Blue Print BUMN 1999 – adalah strategi pendayagunaan BUMN melalui proses Restrukturisasi–Profitisasi sebelum Privatisasi. ImplementasiBlue Print ini dapat menjadikan BUMN sebagai lembaga pelaku ekonomi milik negara yang powerful, memiliki size yang berskala global melalui implementasi konsep konsolidasi dan pembentukan sectoral holding yang dikelola secara profesional. Dengan demikian BUMN yang kini berjumlah 141, dapat direstruktur dan dikelola secara lebih fokus dengan hanya berjumlah sekitar 40 yang terdiri dari holding companies dan stand alone companies yang kemudian berkembang menjadi perusahaan holding karena telah memiliki anak-anak perusahaan yang sehat. Pada kondisi kekuatan seperti inilah, Badan Usaha Milik Negara dapat menjadi Counterfailing Power bagi kekuatan-kekuatan pelaku ekonomi lainnya termasuk BUMA dan BUMS. Sehingga BUMN benar-benar dapat menjadi instrumen negara untuk mengamalkan amanat UUD 1945.
  4. Aset-asetBUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan – tidak tunduk kepada Undang-undang Keuangan Negara. Sebagai korporasi atau badan usaha, BUMN seharusnya tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, selain Undang-undang BUMN, karena secara logikapemahamannya adalah sebagai berikut:
    • BUMN bergerak dalam lingkungan dunia usaha yang dinamis dan harus mampu bergerak, bekerja sama dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya yang tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas;
    • Kemajuan BUMN dapat diukur antara lain dari kemampuannya untuk memasuki pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Dengan demikian saham-saham BUMN tidak lagi seluruhnya dimiliki oleh negara;
    • Kerugian BUMN tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara karena strategi bisnis dapat saja memperhitungkan kerugian jangka pendek untuk mendapatkan posisi dan keuntungan jangka panjang. Lagi pula kerugian karena kebijakan tidak mengambil peluang atau opportunity lost, bisa jauh lebih besar dari kerugian sesaat yang dapat dikalkulasi dengan cermat. Disinilah Business Judgment Rule (BJR) yang mengacu kepada hukum dan ekonomi yang berdasarkan efisiensi (Prasetio, 2014).
    • Sebagai persero, BUMN tunduk kepada tata kelola yang baik,corporate governance yang memiliki kompetensi dan pertanggungjawaban yang tersistem dalam Organ Perseroan Terbatas. Pertama, Dewan Direksi memiliki fiduciary duty untuk mengelola BUMN secara transparent, professional, dan accountable. Selanjutnya, Dewan Komisaris dengan instrumen pengawasan berupa komite-komite audit, nominasi dan remunerasi serta risiko dan investasi cukup tangguh untuk memenuhi persyaratan pengelolaan persero yang prudent dan bertanggung jawab secara profesional. Lapisan terakhir ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberi persetujuan sekaligus pengawasan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak saja diikuti oleh Menteri Negara BUMN sebagai kuasa RUPS, tetapi juga oleh para pemegang saham publik untuk BUMN yang sudah terdaftar di Bursa Efek dalam dan luar negeri.
  5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lahir sejalan dengan penyelenggaaan pemerintahan berbasis Otonomi Daerah. BUMD sulit berkembang karena belum memiliki skala ekonomi dan kapitalisasi yang terbatas. Lagipula kekayaan negara berupa sumber daya alam yang ada di daerah masih dikuasai oleh BUMN dan swasta nasional serta asing. Disamping itu sulit menemukan tenaga-tenaga  pengelola yang profesional untuk ditempatkan di daerah.Salah satu strateginya adalah BUMD ini membangun aliansi strategis dengan BUMS maupun BUMN dalam posisi tawar yang sejajar. Praktek kepemilikan PEMDA melalui BUMD terhadap peluang bisnis yang berbasis aset atau sumber daya alam yang ada di daerah selalu minoritas. Alasannya, sumber pendanaan tidak tersedia bagi PEMDA. Padahal swastapun melalui BUMS misalnya, mencari dana dengan menjaminkan aset yang dimiliki daerah. Oleh karenanya BUMDpun harus memiliki manajemen profesional yang kreatif dan inivatif. 
  6. Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) adalah konsep korporatisasi koperasi dan UMKM dengan status hukum, struktur dan kedudukan yang sama dan sejajar dengan lembaga pelaku ekonomi lainnya. Kesejajaran ini juga terefleksi dari kekuatan BUMR yang memiliki usaha produktif yang berskala ekonomi, berorientasi pasar, efisien sebagaimana layaknya korporasi modern yang dikelola secara profesional.Namun demikian, sifat kekeluargaan dan azas-azas kebersamaan sesuai dengan semangat UUD 1945 pasal 33 tetap mewarnai lembaga ekonomi BUMR ini.

Potret UMKM

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2012) menunjukkan struktur kelembagaan pelaku ekonomi nasional yang sangat tidak berimbang. Jumlah total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 56.534.592 berbanding 4.968 Usaha Besar atau 99,99% berbanding 0.01%. Penyerapan tenaga kerja langsung 107.657.509 (97,2%) berbanding 3.150.645 (2,8%). Kalaupun diumpamakan rata-rata Usaha Besar mempekerjakan tenaga kerja tidak langsung sepuluh kali tenaga kerja langsung, perimbangan kontribusi terhadap total pekerja masih 25% berbanding 75% untuk UMKM. Sebaliknya total ekspor non-migas Usaha Besar menguasai 86%, sedangkan UMKM hanya mendapatkan porsi 14%. Perbandingan jumlah Usaha Besar dan UMKM secara rinci dapat dilihat dalam gambar di bawah ini,

Gambar 4.  Piramida Usaha Besar dan UMKM di Indonesia

Permasalahan UMKM

UMKM, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, berada di daerah perdesaan (rural area) dengan karakteristik:

  1. Skala usaha terlalu kecil untuk marketablesecaraprofitable;
  2. Tidak memiliki akses pasar dan daya tawar yang rendah karena terlalu kecil;
  3. Tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas yang menentukan harga pasar;
  4. Tidak memiliki akses pendanaan, terlebih karena kepemilikan lahan tidak dapat dijaminkan;
  5. Sumber pendanaan berpola “ijon” yang selalu berbiaya tinggi, harga produksi hanya ditentukan oleh pengijon;
  6. Tidak memiliki akses untuk mendapatkan kebutuhan produksi (peralatan, pupuk, dan lain-lain) secara teratur dengan harga yang wajar;
  7. Infrastruktur di perdesaan belum mendukung proses produksi,pemasaran, dan logistik yang cost effective;
  8. Pengelolaan dan keterampilan teknis dan manajemen sangat terbatas hingga tak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk menaikkan pendapatan;
  9. Kualitas SDM yang rendah;
  10. Manajemen usaha yang masih lemah.

Sumber Pendanaan Tidak Inklusif

Ironisnya, sistem ekonomi dan keuangan eksklusif memperkaya yang besar dan meninggalkan yang kecil.  Semakin maju usaha-usaha besar, semakin mudah pula memperoleh pendanaan dari sumber manapun, termasuk dari publik.  Sebaliknya, semakin kecil dan kerdil usaha-usaha mikro, apalagi yang baru, semakin dijauhi oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk dari bank pemerintah.  Inilah alasan, antara lain, mengapa usaha mikro yang jumlahnya sekitar 55,8 juta, atau 98,8% dari seluruh unit usaha nasional tetap berada di bottom of the pyramid.

Pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi sumber-sumber pendanaan yang beraneka ragam -  selain dari APBD, APBN, juga melalui Program KUR, Program KUMK, Program LPDB-KUKM, PNPM, bahkan CSR dari perusahaan besar asing dan nasional.  Melalui penelitian dan kertas kerjanya bertajuk “PROGRAM PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN”, Dr. B.S. Kusmuljono mengatakan, terdapat beraneka ragam sumber pendanaan, namun tidak terintegrasi dengan lembaga ekonomi dan keuangan inklusif seperti BUMR. Sumber-sumber pendanaan yang difasilitasi oleh pemerintah ini tidak mampu mengangkat posisi UMKM karena,

  1. Sumber-sumber pendanaan itu terlalu terfragmentasi, dan tidak terorganisir dan tersistem untuk mendapatkan target UMKM yang memiliki struktur usaha yang feasible dan bankable;
  2. Keterlibatan birokrat yang kurang memahami dinamika bisnis dan ekonomi memotong link and match antara pemerintah sebagai driverpengalokasi dan pelaku ekonomi kerakyatandengan delapan butir kelemahan;
  3. Orientasi alokasi pendanaan condong menggunakan pendekatan politik dengan praktek yang berpola transaksional jangka pendek;
  4. Sumber pendanaan yang relatif berhasil adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena langsung dilaksanakan oleh bank-bank pemerintah. 

Sayangnya, efektivitas dan sasaran KUR ini belum juga optimal, sebagaimana data Realisasi Penyaluran KUR 2014 (Dr. B.S. Kusmuljono):

  • Plafon Rp.158,25triliun versus Realisasi Rp.50,04triliun, yang bermaknapenyerapan hanya 31,62%;
  • Debitur mencapai 11,3 juta, masih jauh dibawah jumlah UMKM sebesar 56,8 juta;
  • Penerima kredit terbesar adalah sektor perdagangan (Rp.29,3triliun dengan 7,4 juta debitur), yang tidak menyumbang nilai tambah yang besar;
  • Sektor pertanian yang dapat menyumbang pendapatan nasional terbesar hanya menerima Rp.10,3 triliun dengan jumlah debitur 1,8 juta.  Padahal porsi terbesardari 56,8 juta UMKM adalah di sektor pertanian;
  • Suku bunga yang masih tinggi (22% KUR Mikro dan 14% KUR Retail).

Selagi akses pendanaan belum terjangkau oleh UMKM karena skala usaha yang tidak feasible and bankable, tidaklah mungkin terjadi peningkatan kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sekaligus menyumbang pertumbuhan yang inklusif.

Badan Usaha Milik Rakyat

Korporatisasi Koperasi dan UMKM menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) adalah solusi terhadap kelemahan struktural koperasi, usaha kecil dan mikro untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang memiliki posisi yang sejajar dengan badan-badan usaha lain sesuai dengan strategi pemberdayaan ekonomi Pancasila. Kesejajaran ini tidak saja karena terstruktur dalam bentuk badan hukum yang sama (perseroan terbatas), tetapi juga memiliki posisi tawar untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Usaha Besar karena:

  1. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;
  2. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang disuplai dari anggota BUMR;
  3. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional agar memiliki eksistensi bahkan pertumbuhan yang berkesinambungan;
  4. Kehadiran BUMR merupakan solusi penyediaan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
  5. Kemitraan antara BUMR dan Usaha Besar tercipta karena keduanya saling membutuhkan dan dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam gelombang yang sama;
  6. BUMR sektor pertanian dapat mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional.

Model BUMR

Berdasarkan penelitian terbatas serta pengalaman empiris mengelola badan-badan usaha negara, swasta asing dan nasional, saya telah menyusun Model BUMR yang dapat dilihat pada Gambar5.

            Dari model ini terlihat bahwa micro enterprises & small holders/producers yang tergolong UMKM, melalui kelompok-kelompok tani atau cooperatives dapat langsung mengakses pasar dan pembiayaan melalui struktur korporasi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR).  Dengan demikian, para pengusaha mikro atau petani akan memperoleh jaminan pasar dengan harga pasar yang terjadi melalui negosiasi sejajar antara BUMR dan Industri atau Usaha Besar. 

Model Kemitraan (opsi) dapat dilihat Gambar 8, serta Analisis Mata Rantai Nilai atau Value Chain Analysis yang menggambarkan posisi para mitra dapat dilihat pada Gambar 10. 

Gambar 5.  BUMR, Model Tanri Abeng

BUMR sebagai korporasi hanya dapat tumbuh dan berkembang kalau dapat beradaptasi terhadap hukum bisnis yang fundamental. Business starts from market, alias tidak ada pasar tidak ada bisnis. Oleh karena itu maka pendekatan Model BUMR diawali dengan pengelolaan pasar baik nasional maupun internasional ataupun perdagangan sebagai usaha besar mengelola pasar yang dinamis. Industri dan atau usaha perdagangan besarlah yang menentukan jumlah dan kualitas darisupplybahan baku yang bersumber dari produsen (kelompok tani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain), yang dikoordinasikan dalam struktur dan sistem manajemen BUMR.

Model ini melahirkan mutual benefits antara Industry& Trade dengan BUMR yang mewakili UMKM karena,

  • Industri mendapat jaminansupply bahan baku sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan;
  • BUMR mendapat jaminan pasar dengan harga yang terjadi secara fair sesuai dengan perkembangan pasar;
  • Industry/Trade dan BUMR bersinergi untuk menciptakan nilai tambah melalui tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi, sebagai basis daya saing nasional.

Praktek monopolistik dari industri sebagai pembeli tunggal dari ratusan bahkan ribuan usaha mikro dan kecil berakhir dengan hadirnya BUMR yang memiliki daya tawar terhadap industri/pedagang besar. Dengan demikian,monopoly berhadapan dengan monopsony yang secara logika bisnis akan melahirkan harga yang saling menguntungkan melalui musyawarah untuk mufakat. Disinilah kembali konsep usaha bersama dengan asas kekeluargaan sesuai semangat demokrasi ekonomi ala Pancasila.

BUMR yang saham-sahamnya dimiliki oleh kelompok produsen kecil (bisa berbentuk koperasi) memiliki karakteristik korporasi modern dengan posisi dan struktur manajemen yang modern pula. Intinya:

  • Economy of scale – produksi dan supply dari kelompok-kelompok usaha kecil (tani, nelayan) tergabung dalam supply chain yang secara ekonomi memiliki skala yang memenuhi kebutuhan industri. Melalui efisiensi,unit cost dapat ditekan untuk keuntungan kelompok usaha kecil;
  • Marketing & Quality Assurance - Kunci daripada penerimaan pasar secara berkesinambungan adalah jaminan mutu atau kualitas yang ditentukan oleh pasar atau pembeli, dalam hal ini industri atau pedagang besar. Bantuan dan pengawasan mutu dari industri akan menjamin pembentukan harga yang cukup atau lebih baik secara signifikan. Demikian juga peningkatan produktivitas melalui proses pembelajaran atau learning curve akan tercipta.Kombinasi dari peningkatan harga dan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil, petani misalnya dengan sangat signifikan.Belum lagi kemungkinan ekspansi lahan dari petani yang ada serta pelaku ekonomi baru yang lahir dari keberadaan BUMR.
  • Financing and Insurance–Ini adalah kunci utama keberhasilan pengembangan UMKM. Secara individual, hampir tidak mungkin usaha-usaha kecil/mikro ini mendapatkan sumber pendanaan yang layak. Tidak bankable, dan tidak punya akses ke lembaga-lembaga yang juga beragam sumbernya. Pilihannya adalah mengakses atau diakses oleh pengijon yang tidak saja berbiaya sangat tinggi, tetapi juga mengikat mereka untuk menjual pada harga yang ditentukan oleh pendana ini. Kombinasi dari produktivitas rendah, mutu yang tidak sesuai spesifikasi pasar serta kontrol “pengijon” menjadikan usaha-usaha mikro, khususnya, di sektor pertanian tetap bercokol di bottom of the pyramid.  Dibutuhkan Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat (LPUR) yang khusus dan fokus membiayai UMKM melalui setting korporasi BUMR.
  • Procurement & Logistic – Untuk memproduksi secara berskala ekonomi dibutuhkan alat-alat produksi dan bahan baku (bibit, pupuk), dan BUMR dapat memperoleh harga dan mutu yang terbaik. Melalui penyediaan logistik yang efisien (gudang, alat transportasi), kebutuhan untuk produksi dapat dilaksanakan dengan ketepatan waktu yang krusial untuk produksi tanaman yang berpola musiman.
  • Management & Capacity Building – Sustainabilitas dan kredibilitas BUMR terhadap stakeholder-nya (shareholder, industry, customer, financial source, government, and public) ditentukan oleh kompetensi manajemennya. Oleh karena itu skill dan sistem manajemen haruslah profesional dari ukuran manapun. Manajemen BUMR haruslah dibangun sejajar dengan sistem dan kapasitas manajemen usaha-usaha besar. Oleh karenanya,capacity building harus berfungsi dengan efektif, mengingat tenaga-tenaga manajemen terampil yang ada di daerah, dimana BUMR kebanyakan berdomisili.
  • Processing & Information Technology – Jumlah pelaku ekonomi mikro yang kemudian tergabung dalam kelompok usaha (cooperatives) pada akhirnya haruslah terakses dan terkoneksi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang tepat. Dengan demikian pendataan dan transaksi jual beli dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.

Gambar 6. Konfigurasi Teknologi Informasi BUMR

Usaha Bersama Atas Azas Kekeluargaan

Korporatisasi UMKM-Koperasi ke dalam Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) memungkinkan kerjasama antara dua kelompok pelaku ekonomi atas azas kekeluargaan yang saling menguntungkan.BUMR dapat meningkatkan daya tawar para produsen kecil setelah terstruktur dalam corporate setting yang memungkinkan untuk bersinergi dengan badan-badan usaha besar (BUMA, BUMS, BUMN) untuk mencapai keekonomian usaha yang berbasis efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Tentu saja proses menuju kerjasama yang berbasis sinergi positif ini membutuhkan pembelajaran atau learning curve yang berkesinambungan. Tidak mudah bagi usaha kecil – para petani misalnya – untuk bekerja dengan disiplin menghayati arti efisiensi sekaligus mempercayai mitra usahanya akan bekerja sama saling menguntungkan. BUMR harus dapat berperan sebagai lembaga pendidik yang mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingannya(stakeholder). Sebaliknya, usaha besar atau industri harus belajar dan memperlakukan mitra usahanya (BUMR) sebagai lembaga ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung daya saingnya melalui supply bahan baku yang teratur, terencana, pasti, cost effective dan berkualitas.

Usaha besar di sektor industri dan perkebunan misalnya, dapat memberi penyuluhan maupun bantuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas yang akhirnya menopang daya saing mereka sendiri. Bahkan industri dapat memprakarsai atau membantu pendanaan usaha kecil melalui BUMR setelah terbangunnya hubungan yang berbasis trust, sekaligus menghilangkan peranan para pengijon, yang selain merugikan usaha kecil juga salah satu sumber biaya tinggi.

Inti dari penerapan ekonomi Pancasila serta UUD 1945 pasal 33 adalah kultur kebersamaan yang berbasis trust dan saling menguntungkan. Ini pula yang menjadi fondasi ekonomi yang harus menjadi sumber daya saing bangsa.

Peran, bentuk usaha dan kepemilikan BUMR serta opsi cross holding antara BUMR dan industridapat dilihat pada gambar 7:

Gambar 7.  Cross Holding BUMR dan Usaha Besar

Azas kebersamaan dan sinergi antar pelaku ekonomi melalui kemitraan yang setara (dari aspek hak dan kewajiban) dapat menjadi basis pengembangan daya saing bangsa. Usaha besar, baik BUMS maupun BUMN telah maju dan mandiri.Yang dibutuhkan adalah regulasi, pengawasan dan insentif dari pemerintah agar pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dapat terwujud.

Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sebagai lembaga ekonomi inklusif membutuhkan dukungan dari para pemangkukepentingan,utamanya pemerintah. Tidak saja karena BUMR adalah lembaga pelaku ekonomi yang baru, tetapi juga karena pada lembaga inilah hidup dan kehidupan sekitar 170 juta atau 70% dari penduduk Indonesia (dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, jumlah tenaga kerja 107.659.509, dengan asumsi rata-rata penumpang hidup 0,5 orang untuk tiap pekerja). Oleh karena itu, pemerintah wajib membangun infrastruktur, termasuk mengeluarkan dan mengawasi aturan yang berpihak kepada BUMR, menyediakan sumber pendanaan yang fokus dan tersistem serta memberi insentif kepada usaha besar atau industri untuk membangun kemitraan yang setara dan demokratis.

Model Kemitraan dan peran para Lembaga Pendukung dapat dijabarkan (Gambar 8.) sebagai berikut: 

Model di atas mencerminkan konsep Indonesia Incorporated yang dapat menggabungkan seluruh kekuatan lembaga pelaku ekonomi yang menjangkau seluruh sektor dan seluruh daerah. BUMR sebagai lembaga pelaku ekonomi rakyat akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan keuangan inklusif yang kokoh dan berkesinambungan.Ekonomi dan Keuangan Inklusif mengangkat masyarakat dari posisi bottom of the pyramid.

Bupati Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si, akrab dikenal sebagai Kang Yoto, dua tahun lalu berkunjung ke TANRI ABENG UNIVERSITY (TAU) untuk mendalami konsep pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif melalui lembaga ekonomi Badan Usaha Milik Rakyat. Kang Yoto, pemimpin yang hatinya melekat pada rakyat, bertutur bahwa Kabupaten Bojonegoro tergolong kaya dengan sumber energi berupa oil & gas. Setidaknya ada dua perusahaan raksasa minyak(ExxonMobil dan PetroChina) yang menggali kekayaan alamdi Bojonegoro, namun 29% masyarakatnya masih hidup di bawah gariskemiskinan. Sumber daya (sektor pertanian, peternakan) terbarukan yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat belum dapat memberi nilai tambah untuk kemakmuran serta keadilan secara inklusif. Kebijakan bahkan politik ekonomi negara belum bersahabat dengan rakyat. Belum lagi kemampuan (capacity)  para pejabat daerah sendiri untuk membangun ekonomi kerakyatanyang inklusif masih sangat terbatas. Lagi pula infrastruktur fisik dan non-fisik termasuk management skill dari pemerintah dan masyarakat daerah sangatlah terbatas.

Penuturan Kang Yoto merupakan fenomena nasional yang kita jumpai di seluruh daerah otonomi negara Republik Indonesia yang “kaya” akan sumber daya alam. Karakteristik ekonomi kerakyatan secara nasional berbasis di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahkan industri kreatif dan kerajinan yang ada di daerah.  Disayangkan, sektor keuanganpun yang seharusnya dapat menunjang pengembangan ekonomi inklusif justru masih berpola eksklusif. Peredaran uang diperkirakan 60% di ibukota Jakarta, 30% di kota-kota besar lainnya, dan hanya 10% beredar di daerah dimana sumber-sumber daya ekonomi kerakyatan berada. Sehingga tidakmengherankan apabilabanyak Bank Pembangunan Daerah pun menyalurkan surplus dananya ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di ibukota, suatu kondisi yang cukup ironis. Hanya dengan politik ekonomi dan keuangan yang inklusif dengan me-leverage pemberdayaan lembaga ekonomi BUMR inilah pertumbuhan ekonomi inklusif yang pro-rakyat akan tercipta secara adil dan berkesinambungan.

Pendekatan Strategis

Ekonomi inklusif berbasis di daerah, oleh karenanya pendekatan strategis dari pemberdayaan BUMR juga berorientasi daerah.  Ini juga yang menjadi alasan perlunya TAU memaparkan konsep BUMR ini pada Raker Pembangunan Kabupaten/Kota dan Pembangunan Provinsi. Langkah-langkah strategisnya adalah sebagai berikut:

  1. Membangun klaster ekonomi sesuai potensi, keunggulan dan kepentingan pemerintah/masyarakat daerah. Analisis matriks bisnis yang tetap berorientasi pasar dilukiskan dalam Gambar 9.
    Pemetaan ini harus dipahami dan disetujui oleh pejabat lembaga terkait  di bawah pemerintah daerah bersama-sama dengan manajemen BUMR. Pemda mengacu kepada pendekatan sosial politik, sementara BUMR fokus kepada pendekatan pasar serta kaitannya dengan industri yang berorientasi pasar.  Pada Gambar 9. terlihat pada salib sumbu ada empat kuadran, mulai dari Low hingga High Market Driven (MD) dan Social-Political Driven (SPD).  Kuadran-I low MD dan SPD, sedangkan Kuadran-IV high MD dan SPD, sehingga terlihat bahwa Kabupaten Bojonegoro, padi dan jagung MD masih rendah, tetapi SPD tinggi.  Sapi dan marine products di NTB, serta sapi dan tembakau di Bojonegoro di Kuadran-IV, baik MD maupun SPD tinggi.

 

  1. Membangun analisa mata rantai nilai (value chain analysis) yang diawali dengan analisis pasar yang bersumber dariindustryatau trade yang menggunakan bahan baku berbasis komoditas daerah.


    Lembaga ekonomi BUMR yang berorientasi bisnis dapat bersinergi dengan industri untuk menghasilkan produk-produk sesuai kebutuhan pasar. Pejabat pemerintah bukanlah pelaku ekonomi untuk dapat mamaknai dinamika di dunia usaha.Oleh karenanya sering terjadi mismatch.  Komoditas kopi,misalnya.  Saat kebutuhan pasar dunia adalah 70% kopi jenis arabika, 85% produksi kopi di Indonesia adalah jenis robusta;
  2. Membangun Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Inklusif yang memiliki skala ekonomi untuk mencapai tingkat efisiensi dan daya saing pasar. Tergantung struktur klaster ekonomi daerah, BUMR membutuhkan keterlibatan para Kepala Desa, Camat, dan tentunya Bupati/Walikota setempat. Karena pentingnya scale of economy, maka perlu keterlibatan Gubernur untuk mensinergikan faktor-faktor produksi maupun infrastruktur antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi.Pemerintah Pusat melalui perwakilan kementerian (Kanwil) yang ada di daerah dapat menjadi penghubung antara Pusat dan Daerah agar pembangunan nasional berkualitas terwujud. Perencanaan dan pengembangan klaster ekonomi daerah harus didukung oleh sumber pendanaan yang integratif menunjang UMKM;
  3. Pendidikan/Capacity Building. Keharusan melibatkan aparat pemda, mulai dari Kepala Desa, Camat, dan dinas-dinas terkait di bawah komando Bupati/Walikota.Untuk itu dibutuhkan pendidikan ekonomi, manajemen, dan pengetahuan bisnis yang berorientasi efisiensi dalam mekanisme pasar. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma atau paradigm shiftpara pejabat pemda agar pola para birokrat memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Selain komitmen untuk memberi perhatian serta prioritas terhadap pemberdayaan BUMR sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Lembaga pendidikan formal, baik universitas maupun politeknik misalnya akan mendapatkan lowongan baru untuk para lulusannya.Public-Private-Academic Partnership menjadi alternatif solusi untuk mengurangi pengangguran.
  4. BUMR juga memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di daerah perkotaan (urban community). Pasar tradisional dan pengecer-pengecer kecil semakin tergeser oleh pengecer modern atau modern outlets yang memiliki skala ekonomi dengan pengelolaan logistik yang efisien, disamping negotiating power untuk mendapatkan supplier’s credit hingga 3 bulan.  Bandingkan dengan pengecer tradisional yang tidak memiliki jaringan logistik sekaligus harus membayar supplier secara cash. Lalu hanya dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi. Pangsa pasar pedagang/pengecer tradisional turun dari 75%/2002 menjadi 59%/2012. Penurunan ini dapat dilihat pada gambar 11.


    Dari nilai penjualan dapat diperkirakan jauh lebih besar penurunan peranan pengecer tradisional.

 

Pembiayaan UMKM Saat Ini – Tidak Tersistem

UMKM pada umumnya tidak bankable karena skala usaha yang terlalu mikro, disamping masalah-masalah kualitas dan biaya produksi yang tidak memenuhi standar industri yang berorientasi pasar. Belum lagi ketiadaan jaminan (aset lahan tidak bersertifikat) serta manajemen sederhana untuk menjamin sustainabilitas usaha.

Dari total UMKM sebanyak 56,5 juta (2012), 55,8 juta diantaranya, atau 99,8%, adalah Usaha Mikro yang pada umumnya belum bankable dan tidak memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber pendanaan yang ada.  Sumber-sumber dari APBN dan APBD sulit mencapai sasaran, karena government-driven programs seringkali tidak sesuai dengan karakter bisnis.  Tidak tercipta link and match antara pemerintah dan dunia usaha.  Keterlibatan aparat birokrasi dalam sistem keuangan usaha/bisnis bahkan dapat mendorong terjadinya moral hazard dan atau transaksi-transaksi yang bernuansa politis.

            Beberapa skema pembiayaan UMKM yang ada saat ini antara lain adalah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sebagai berikut:

  1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
    • Usaha yang dibiayai adalah usaha-usaha produktif
    • Bank Pelaksana KUR: BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Syariah Mandiri, Bukopin, BNI Syariah, dan 26 BPD yang tersebar di Indonesia.
    • Sampai Juni 2014, realisasi penyaluran KUR tercatat sebesar Rp 50 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 11.281.852
    • BRI tercatat sebagai penyalur KUR terbesar (57,6%); diikuti oleh Mandiri dan BNI;
    • Secara keseluruhan, rata-rata kredit tersalurkan adalah sebesar Rp 14 juta, dengan NPL penyaluran KUR 4,3%;
    • Dua sektor ekonomi penerima KUR terbesar adalah, Perdagangan (58,53%) dan Pertanian/Perkebunan (20,56%);
    • Lima provinsi penerima KUR terbesar adalah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara;
    • Peran Pemerintah:
      • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: menunjuk bank pelaksana
      • Kementerian Keuangan: menyediakan dana APBN dan membayar subsidi untuk IJP
      • Kementerian-kementerian teknis:
        • mempersiapkan UMKM dan koperasi untuk dapat dibiayai dengan KUR
        • menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit
        • melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit
        • memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misalnya, perusahaan inti)
  2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
    • Program nasional dengan wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
    • Dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat.
    • Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
    • Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
    • Kategori Program PNPM Mandiri:
      • PNPM Perkotaan
      • PNPM Perdesaan: PNPM Generasi, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri RESPEK (Papua), PNPM Mandiri BKPG (Aceh), PNPM Integrasi/P2PP, PNPM Mandiri Respek Pertanian, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri Pasca Krisis
      • PNPM RIS (Rural Infrastructure Support)
      • PNPM PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)
      • Lainnya: PNPM Peduli, PNPM Mandiri Sanimas (Perkotaan dan Program Sanitasi), PNPM Mandiri Pamsimas, PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PNPM PUAP), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, PNPM Mandiri Perumahan dan Pemukiman
      • PNPM Agribisnis Perdesaan (PUAP):
        • Merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
        • Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.  Agar maksimal, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT).
        • Melalui PUAP, Gapoktan diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
        • PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha produktif yang diusahakan petani di perdesaan dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian maupun kementerian/lembaga di bawah payung program PPNM-Mandiri.
    • Alokasi keberadaan PNPM Mandiri (2013):

    • Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2/PERMEN-KP/2013, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dilakukan melalui 3 komponen, yaitu:
      • Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
      • Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
      • Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
    • PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). 
    • KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan.
  3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
    • KKPE adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam upaya mendukung program KETAHANAN PANGAN, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan atau Koperasi;
    • Usaha yang dibiayai:
      • Padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum
      • Hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang, pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai)
      • Peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan burung puyuh
      • Penangkapan ikan, budidaya udang, nila, gurame, patin, lele, kerapu macan, ikan mas dan pengembangan rumput laut
      • Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di atas
    • Peran Pemerintah:
      • Kementerian Keuangan: menyediakan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk bank pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing bank
      • Kementerian Pertanian: pembinaan dan pengendalian
      • Gubernur: pembinaan dan pengendalian
      • Bupati/Walikota: pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi
      • Dinas-dinas teknis: mengkoordinir, memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani.
    • Sumber dana: bank pelaksana (BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, BCA, Agroniaga, BII, CIMB Niaga, Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel Babel, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Bali, BPD Sulsel Sulbar, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau Kepri), dengan komitmen pendanaan sebesar Rp 37,8 triliun
    • Daerah realisasi: Sumut, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau
    • Plafon kredit:
      • Petani, peternak, pekebun, nelayan dan pembudi daya ikan, maksimal Rp 50 juta
      • Koperasi, untuk pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai), maksimal Rp 500 juta
      • Kelompok tani, untuk pengadaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain, maksimal Rp 500 juta.
    • Total alokasi KKPR menurut kegiatan usaha adalah Rp 9.650.442.000.000 (sumber : Kementerian Pertanian  RI, 2014), terbagi atas:
      • Pengembangan padi, jagung, kedelai: Rp 1.352.310.000.000
      • Pengembangan ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan koro: Rp 932.630.000.000
      • Pengembangan perkebunan: Rp 3.384.030.000.000
      • Pengembangan hortikultura: Rp 737.530.000.000
      • Pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai): Rp 312.980.000.000
      • Pengembangan peternakan: Rp 2.930.962.000.000
    • Rencana penyaluran adalah sebesar Rp 7.679.189.000.000, dengan realisasi penyaluran per Desember 2013 sebesar Rp 2.540.699.000.000 (33% dari rencana)
  4. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
    • KPEN-RP adalah kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi Pertanian
    • Usaha yang dibiayai: perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao
    • Peran Pemerintah:
      • Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan: menunjuk calon petani peserta, mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur
      • Dirjen Perkebunan: penunjukan mitra usaha
      • Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk bank pelaksana
    • Sumber dana: bank pelaksana 100% (BRI, BNI, Mandiri, Bukopin, Agroniaga, BII, CIMB Niaga, Artha Graha, Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel Babel, BPD Aceh, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau Kepri), dengan komitmen pendanaan sebesar Rp 38,6 triliun
    • Daerah realisasi: Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Papua, Papua Barat
    • Realisasi KPEN-RP per November 2013 tercatat sebesar Rp 2.389.658.000.000
  5. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
    • KUPS adalah kredit yang diberikan oleh bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi
    • Usaha yang dibiayai: pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips
    • Peran Pemerintah:
      • Kementerian Keuangan: menetapkan bank pelaksana, melakukan kerja sama dengan bank pelaksana, menetapkan plafon per bank, menyediakan dan membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS
      • Mentan, Menkeu, Gubernur, Bupati/Walikota: pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS
      • Dinas Kabupaten/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada dinas provinsi
      • Ditjen Peternakan: melakukan monitoring dan evaluasi
    • Sumber dana: bank pelaksana 100% (BRI, BNI, Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, BPD Bali)
    • Plafon kredit maksimal Rp 66.315.000.000 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak)
    • Target realisasi 200.000 ekor per tahun, dengan daerah realisasi di Jatim, NTB, DIY, Jateng
    • Realisasi per November 2013 tercatat sebesar Rp 613.230.219.485 (atau 15,32% dari totalplafon).
  6. Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB)
    • Sumber dana: Kementerian Koperasi dan UMKM
    • Realisasi penyaluran Dana Bergulir (2008-2013) sampai dengan 30 November 2013 seperti tertera di tabel (sumber: LPDB, 2013):

  7. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
    • KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau kelompok binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan pelatihan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
    • KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku program kesejahteraan sosial kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses.
    • Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan.
    • KUBE Perkotaan dibentuk sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan perkotaan.  Jumlah KUBE Perkotaan di Indonesia (2011) adalah sebanyak 1.524 KUBE (sumber: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, 2011).

Secara keseluruhan, pendanaan UMKM belumlah mencapai jumlah dan sasaran untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif.  Selain sumber pendanaan ini tidak terstruktur dan tersistem, juga UMKM yang berjumlah 56,5 juta tersebut tidak terorganisir dalam sistem korporasi yang bankable dan memiliki usaha yang memenuhi kebutuhan pasar.

Beberapa permasalahan klasik yang menyebabkan tidak tersalurnya dana pinjaman bagi UMKM, antara lain adalah:

  1. Bank-bank pelaksana kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan;
  2. Debitur tidak dapat menyediakan agunan;
  3. Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang;
  4. Suku bunga yang dirasakan cukup tinggi;
  5. Adanya batasan-batasan dalam persyaratan pinjaman;
  6. Government-driven programs tidak sesuai dengan karakter bisnis;
  7. Keterlambatan pembayaran klaim dari lembaga penjamin

Untuk itulah, dibutuhkan kehadiran Lembaga Keuangan Usaha Rakyat (LKUR) yang fokus dan bersifat inklusif agar beberapa masalah di atas dapat dijembatani dan dana-dana yang tersedia dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran.

Sistem Keuangan BUMR Yang Inklusif

Lembaga pelaku ekonomi BUMR, yang merupakan korporatisasi dari koperasi dan UMKM ini, sangat membutuhkan dukungan pemerintah melalui penunjukan atau pembentukan Lembaga Keuangan Usaha Rakyat khusus untuk Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Pada saat BUMR telah berjalan secara terstruktur dan tersistem sebagai badan usaha yang terkelola dengan baik, lembaga-lembaga keuangan komersial akan bersaing untuk menjalin kerjasama. Pada perkembangan selanjutnya, satu atau gabungan dari beberapa BUMR sejenis dapat mengakses dana publik melalui Initial Public Offering(IPO) di pasar modal. Pada saat itulah, BUMR telah “naik kelas” untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Lembaga ekonomi dan keuangan inklusif adalah perpaduan antara Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dan Lembaga Keuangan Usaha Rakyat (LKUR). BUMR adalah lembaga ekonomi yang terstruktur dan tersistem sebagaimana layaknya sebuah badan usaha yang memiliki daya saing, karena berorientasi pasar dan dikelola secara efisien.  Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan pun dapat mengakses UMKM melalui struktur BUMR yang dimiliki oleh kelompok-kelompok usaha mikro, termasuk koperasi.

BUMR menjadi lembaga pelaku ekonomi yang dapat bekerja sama dengan pelaku ekonomi besar karena saling membutuhkan.  Dengan demikian, seluruh sistem ekonomi dari hulu ke hilir terstruktur dan tersistem secara efektif.  Sumber-sumber pendanaan UMKM sekarang yang tidak efektif dapat dipusatkan melalui Lembaga Keuangan Usaha Rakyat,keuangan khusus untuk pembiayaan BUMR. Bank BRI yang telah memiliki sistem pembiayaan usaha rakyat (KUR) yang berhasil dapat membina dan mengembangkan lembaga khusus ini.

Pada akhirnya, Lembaga Keuangan Usaha Rakyat (LKUR) ini benar-benar menjadi lembaga keuangan bagi dan untuk usaha-usaha kerakyatan. LKUR dapat menampung dana dari anggota BUMR, sekaligus mendidik mereka untuk menabung melalui lembaga keuangan yang resmi.  Bila 20 juta dari total 56,5 juta UMKM dapat menabung Rp. 10.000 per hari, dapat dibayangkan dana yang terkumpul mencapai lebih dari Rp. 60 triliun.  Jumlah yang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.  Dengan demikian,akan tercipta sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis dari kekuatan ekonomi masyarakat.

Secara skematik, konsep kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Inklusif ini dapat dilihat pada Gambar13:

BUMR sebagai korporasi terstruktur, tersistem, terpimpin, terorganisir, dan terintegrasi dengan lembaga keuangan yang terfokus (LKUR) inilah yang dapat membentuk Lembaga Ekonomi dan Keuangan Inklusif yang efektif untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi antargolongan dan antardaerah dalam bingkai NKRI.

Dari Gambar 13 ini terlihat bahwa BUMR, yang strukturnya secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5., adalah korporatisasi dari koperasi dan UMKM yang terstruktur dan tersistem dengan manajemen yang profesional sehingga menjadi usaha produktif yang berskala ekonomi untuk menjadi bankable.  Maka dibutuhkan Lembaga Keuangan Usaha Rakyat (LKUR) yang khusus bermitra dengan BUMR secara saling menguntungkan, sama halnya hubungan BUMR dengan Industri atau Usaha Besar.

            BUMR sebagai lembaga ekonomi berpotensi sangat strategis untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB yang bersumber dari usaha-usaha kerakyatan, karena:

  1. Peningkatan produktivitas dari efisiensi pengelolaan usaha (BUMR);
  2. Peningkatan nilai usaha rakyat, khususnya petani, karena peningkatan harga jual dari perbaikan kualitas dan penurunan biaya logistik serta kredit/pendanaan;
  3. Perluasan usaha akan tercipta karena sistem pendanaan dan manajemen BUMR yang efektif;
  4. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur (pengairan, jalan, jembatan, dan lain-lain) yang merupakan fokus pemerintah memberi dampak ganda: peningkatan produksi dan produktivitas sekaligus mengurangi biaya produksi.
  5. Korporatisasi Koperasi – UMKM dengan manajemen modern dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum professional sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi yang merupakan fenomena dunia modern.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi tidak lagi secara efektif didominasi oleh usaha-usaha besar dan konsumsi the middle class, tetapi justru didorong oleh faktor-faktor produksi yang bersumber dari bottom of the pyramid.  Inilah inti dari program Pro-Poor yang sekaligus melahirkan Pemerataan sebagai basis Pertumbuhan (Pro-Growth sekaligus Pro-Job) yang sustainable.  Dengan demikian, stabilitas sosial, ekonomi, politik akan tercipta secara berkesinambungan pula.Maka TRILOGI PEMBANGUNAN kalaupun masih relevan harus berubah prioritas, yaitu PEMERATAAN, PERTUMBUHAN, STABILITAS, yang membutuhkan politik ekonomi keberpihakan kembali ke UUD 1945 Pasal 33, khususnya ayat 2 dan 4 yang berbunyi “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Risiko sosial-politik karena kesenjangan antar golongan dan daerah harus dapat ditekan kembali ke level 0,31, dari 0,42, yang sudah mengkhawatirkan saat ini.  Kinilah saatnya Negara melahirkan Politik Ekonomi Baru, yaitu Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang Inklusif.

BUMR, BULOG dan Ketahanan Pangan

Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang merupakan usaha produktif berskala ekonomi menjadi korporasi yang dapat mengakses pendanaan, baik dari Lembaga Keuangan Usaha Rakyat maupun sumber-sumber pendanaan lainnya.  Dengan demikian, produksi di sektor pangan (beras, jagung, gula, sapi, ikan, dan lain-lain) dapat dilipatgandakan, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal produksi. 

Gambar 14.  Ranking Indonesia di Global Food Security Index

Namun penyerapan pasar dan harga terhadap komoditas pangan utama seperti beras, gula, daging, bawang, dan lain-lain, tidak dapat sepenuhnya dilepaskan kepada mekanisme pasar.  Tatkala harga impor komoditas pangan ini lebih murah dari harga produksi dalam negeri, Pemerintah melalui BULOG harus membeli produksi petani yang tergabung dalam struktur BUMR agar kontinuitas produksi berjalan terus.  Ini merupakan insentif bagi petani yang diterima pada produksi akhir sehingga terukur dan terkontrol secara tersistem.  BULOG berperan strategis agar:

  1. Harga pasar pada konsumen tetap berada pada tingkat yang lebih rendah, mengikuti harga impor – stabilitas harga;
  2. Produksi dari hasil-hasil produk pangan dalam negeri terus berjalan untuk menyumbang pertumbuhan PDB secara nasional, sekaligus melahirkan kepastian berusaha bagi masyarakat di sektor pertanian;
  3. Penyerapan tenaga kerja tidak terganggu dan usaha-usaha rakyat di sektor pertanian terus berkembang;
  4. Penghematan devisa karena impor tidak dibutuhkan lagi;
  5. Permainan dan spekulasi harga dan pengadaan komoditas pangan impor dapat diatasi.

Peranan BULOG tidak terbatas pada fungsi stabilisator harga, tetapi juga pada fungsi-fungsi logistik lainnya, seperti penyediaan akses dan distribusi produk-produk pertanian secara efisien dan efektif haruslah terpenuhi.

BUMR AGRO INDUSTRI

BUMR Agro Industri ( cooperative farming ) merupakan  model  pemberdayaan  petani  melalui  kelompok dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Rekayasa social dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, pendampingan, dan pengembangan Sumber daya manusia. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar serta meingkatakan sekala ekonomi usaha. Dengan adanya unit simpan pinjam di koperasi memungkinkan petani mendapatkan akases modal untuk usaha budi daya tercukupi. Rekayasa teknologi, merupakan kesepakatan teknologi anjuran dengan kebiasaan petani meliputi teknologi budidaya, paska panen dan informatika .sedangkan rekayasa nilai tambah dilakukan  melalui  pengembangan usaha off-farm  yang terkoordinasi secara vertikal  dan horisontal.

Koordinasi secara  vertikal  dan  horisontal akan  melibatkan banyak stakeholder yang diwadahi suatu kemitraan dalam penerapan model BUMR Agro Industri. Stakeholder yang dapat dilibatkan dalam BUMR Agro Industri  antara  lain  adalah petani, swasta, dan pemerintah. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pemilik. Sebagai anggota, petani harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan usaha on-farm dan off-farm dan menyepakati teknologi yang akan dilaksanakan serta menerapkan teknologi tersebut. Pihak swasta  sebagai  penanam  modal/investor  melalui  jalinan  kemitraan BUMR Agro Industri dari sub-sistem hulu sampai dengan hilir. Sebagai mitra subsistem hulu, pihak swasta menanamkan modal dengan menyediakan sarana produksi pertanian, yaitu benih, pupuk, dan obat-obatan untuk berusahatani.  Sebagai   mitra subsistem hilir pihak swasta bertanggung jawab sebagai penampung produksi dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah termasuk didalamnya BULOG akan bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi, dan alsintan, serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil. Skema hubungan antar lembaga dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 15. Peran Strategis Bulog

BUMR, yang memiliki akses langsung kepada petani-petani dan masyarakat luas dapat menjadi mitra BULOG untuk penyediaan dan penyaluran bahan pangan karena sudah dekat kepada konsumen.  Oleh karenanya, BULOG seyogyanya merupakan lembaga strategis Ketahanan Pangan, langsung di bawah pengawasan Presiden.

Korporatisasi UMKM yang berjumlah 56,5 juta dengan tenaga kerja 107 juta dalam struktur BUMR merupakan usaha masyarakat yang produktif dan berskala ekonomi.  Dibutuhkan Lembaga Keuangan Usaha Rakyat sebagai lembaga pendanaan khusus serta BULOG sebagai lembaga strategis yang berfungsi sebagai pencipta pasar atau market maker, stabilisator harga dan penyelenggara logistik pangan yang efisien dan efektif.

BUMRA Padi

Menurut Departemen Perdagangan (2006), komoditas beras berperan sangat strategis terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik nasional. Peran strategis tersebut terbukti pada tahun 1966 dan 1998 ketika terjadi goncangan politik akibat krisis politik yang serius yang disebabkan oleh harga pangan yang melonjak tinggi dalam waktu singkat.

Keberhasilan program peningkatan produksi padi yang telah mengantarkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 tidak dapat dipisahkan dari implementasi berbagai program intensifikasi yang didukung oleh teknologi Revolusi Hijau. Selain air irigasi, teknologi pemupukan, dan komponen teknologi lainnya, Revolusi Hijau juga mengandalkan pengembangan varietas unggul padi berdaya hasil tinggi (high yielding variety).

Di satu sisi, Revolusi Hijau telah berhasil meningkatkan produksi padi secara meyakinkan. Di sisi lain, Revolusi Hijau memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain:

  1. upaya peningkatan produksi padi lebih bertumpu pada lahan sawah irigasi
  2. intensifikasi lebih diarahkan pada penggunaan input tinggi,
  3. kelenturan terhadap cekaman lingkungan rendah,
  4. kelestarian sumber daya lahan dan lingkungan kurang mendapat perhatian, dan
  5. sistem produksi belum mampu memberikan kesejahteraan secara optimal kepada petani.

Perlunya Revolusi Hijau Baru atau Revolusi Hijau Lestari (Evergreen Revolution) untuk memacu kembali laju peningkatan produksi pangan. Revolusi Hijau Lestari menggunakan teknologi yang padat iptek sebagai instrumen utama.

Bertitik tolak dari succes story dan pembelajaran dari Revolusi Hijau yang diselaraskan dengan isu dan tantangan sistem produksi padi nasional di masa yang akan datang, fokus utama Revolusi Hijau Lestari dalam sistem perpadian nasional adalah:

  1. Pemanfaatan lahan suboptimal dan tertinggal, seperti lahan sawah tadah hujan, lahan kering (gogo),dan lebak/rawa pasang surut;
  2. Diversifikasi usaha tani berbasis padi dengan memperhatikan keanekaragaman potensi dan kelestarian sumber daya pertanian, termasuk air dan iklim melalui pendekatan ekoregional;
  3. Dukungan inovasi teknologi VUB (varietas tahan kekeringan, genangan,serangan OPT) dan teknologi pengelolaan lahan, air, tanaman, dan organisme (LATO) dan sistem farming presisi;
  4. Pendekatan partisipatif di mana petani sebagai penentu teknologi, bukan peserta, dan memperhatikan berbagai kearifan dan pengetahuan lokal (local wisdom dan indigenous knowledge) dengan Laboratorium Lapang (LL) dan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT); 
  5. Reformasi kelembagaan (model kelompok tani, jaminan akses  sumber permodalan, sumber daya lahan dan saprodi, pendampingan,);
  6. Kerjasama penelitian dan diseminasi produk antara peneliti di lembaga penelitian, universitas, pusat penelitian private corporation dan NGO dengan melibatkan pendamping lapangan dan tokoh asosiasi petani;
  7. Tersedianya sistem data base disemua titik rantai pasok pengelolaan bahan pangan secara real time akurat by name by addres sehingga memungkinkan pemantauan dan pengarahan terpusat (“sidak digital”, benchmarking, feedback)

Masalah yang harus diperhatikan dalam pengadaan bahan pangan terutama beras adalah ”pengusaan stok fisik” untuk dapat mengendalikan distribusi, stabilitas harga dan  kedaulatan Pangan. BUMR Padi, yang mengitegrasikan komponen suport system yaitu;

  1. Pelatihan dan pendampingan (Training-Mentoring)
  2. Budidaya tanaman terpadu (Integrated Farming)
  3. Paska panen (Processing)
  4. Pemasaran (Marketing)
  5. Lembaga Keungan Mikro
  6. Mobile Information System.

Tujuan

  1. Transformasi petani menjadi pengusaha pertanian
  2. Pengusaan stok fisik bahan pangan
  3. Perubahan mindset  berwawasan ekologis

Sasaran

  1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani
  2. Pengendalian  Distribusi , Stabilitas Harga dan  kedaulatan Pangan
  3. Tersedianya Bahan Pangan sehat dan Menyehatkan, Serta Berkelanjutan 

Pengembangan BUMRa Padi

Titik tolak pengembangan BUMR Agro Industri Beras berasal dari pemenuhan kebutuhan pangan (beras) nasional dan ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan beras nasional disubtisusi dari impor sebesar 2 juta ton pertahun, sedangkan stok beras yang aman untuk cadangan pangan nasional adalah 10 juta ton. Pengembangan satu klaster adalah kawasan seluas 5000 hektar, satu unit P3T (Pabrik Pengolahan Padi Terpadu) dengan kapasitas dryer 66.000 ton gabah kering panen (GKP) setara dengan 52.800 ton  gabah kering giling (GKG)per tahun, kapasitas milling 12 ton GKG/jam (52.800 ton/tahun) dengan kapasitas output beras 31.680 ton per tahun.

Untuk memenuhi target tersebut diatas maka dibagi menjadi dua sasaran yang dilakukan secara paralel. Target subsitusi 2 juta ton beras diarahkan pada revitalisasi pada lahan eksisting ditiap provinsi sesuai dengan kondisi masing masing provinsi, sedangkan untuk target cadangan pangan nasional 10 juta ton adalah optimalisasi lahan suboptimal seperti lahan milik Perum Perhutani  yang memiliki lahan potensial lebih dari 2,5 juta hektar, dan lahan suboptimal disekitar hutan atau lahan petani yang Indek Panennya dibawah seratus yang sering dikenal lahan tadah hujan.

Pengembangan produksi beras di Provinsi disesuaikan dengan potensi dan kelayakan optimalisasi produksi dan sumberdaya manusia setempat, guna pemenuhan target subsitusi impor dikembangkan antara 63 – 65 unit klaster BUMR AGRO industry, sedangkan untuk pemenuhan stok aman cadangan pangan nasional dikembangkan 322 – 325 unit klaster BUMR Agro Industri. 

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemantauan (monitoring), pelaporan (reporting), evaluasi (evaluating), dan pengarahan (directing) merupakan tahapan-tahapan yang menjadi elemen dasar dan sebagai sumber informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan. Maka dari itu informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan harus relevan, reliable, dan valid. Agar informasi yang dibutuhkan dapat dijadikan sebagai parameter input yang tepat, informasi perlu diberikan langsung oleh obyek pemantauan. Untuk itu diperlukan adanya wadah penampungan informasi yang dapat sepenuhnya terintegrasi. Dalam kondisi ideal, informasi tersebut dapat ditampung kapanpun waktu kegiatan, dimanapun lokasi pemantauan, dan siapapun entitas yang terlibat agar dapat mendukung proses pembangunan atau pengembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam terimplementasinya transaksi informasi yang dapat dilakukan dengan perangkat telepon seluler yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, multi-fungsi, jangkauan seluler yang luas, pengoperasionalan yang mudah, dan adanya fungsi deteksi koordinat melalui satelit. Kemampuan akan teknologi informasi dapat dipadukan dengan kebutuhan pemantauan suatu kegiatan melalui aplikasi BUMR Mobil Informasi System merupakan aplikasi berbasis web dan ponsel yang dilengkapi layanan berbasis lokasi (location-based service). Melalui aplikasi ini pengguna dapat memantau, memberikan informasi baik teks maupun foto, dan juga sebagai data input melalui ponsel yang langsung terkirim ke pusat data di Indonesia. Pengiriman informasi mencakup lokasi dan waktu pengiriman informasi yang ditampilkan pada peta digital melalui aplikasi web dan ponsel.

Adopsi pendekatan teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah penampungan informasi terintegrasi seperti halnya fungsional jejaring sosial yang dapat “melaporkan” situasi dan kondisi dengan tambahan penggunaan yang lebih spesifik, berwawasan, dan bermanfaat demi mendukung pengambangunan nasional dan pengadaan bahan pangan nasional serta tercapainya Millennium Development Goals (MDGs).

BUMR dapat menata outlet dengan manajemen logistik sederhana menggunakan alat komunikasi modern, seperti smartphone.  Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 12.

Gambar 12: Penggunaan IT dalam Transaksi Pengecer Tradisional

BUMR Sebagai Solusi

Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sebagai lembaga ekonomi inklusif harus ditunjang oleh Lembaga Keuangan Usaha Rakyat (LKUR) serta BULOG yang memiliki peran strategis sebagai penampung dan stabilisator harga untuk produk-produk pertanian khususnya.  Dalam hal ini BULOG berfungsi sebagai “industri” yang menampung supply.

Peningkatan produktivitas dan produksi membutuhkan peningkatan kapasitas yang ditunjang oleh lembaga pendidikan berkualitas, yang juga memiliki jangkauan secara nasional (pemerataan pendidikan).

 

Gambar 16.  BUMR Solusi Permasalahan Bangsa

Dengan demikian negara hadir untuk menciptakan kemakmuran berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).